Semarang,sorotkabar.com -- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) July Emmylia mengaku belum memantau kenaikan harga plastik di pasaran akibat impor bahan baku yang terdisrupsi konflik di Timur Tengah (Timteng).
Kendati demikian, ia menilai hal itu perlu disyukuri karena dapat menekan produksi sampah plastik.
"Belum, kita belum ke sana (memantau kenaikan harga plastik). Tapi sebenarnya ini malah blessing in disguise (berkah tersembunyi) karena kita arahnya ke zero waste," kata July ketika diwawancarai di Kantor DPRD Jateng, Senin (6/4/2026) lalu.
Menurutnya, penurunan produksi sampah plastik perlu didorong. "Kalau dulu pernah zero plastic, tapi kemudian tiba-tiba berhenti. Nah, itu yang memang harus kita dorong," ujar July.
Dia mengeklaim, sejauh ini dunia industri dan usaha di Jateng belum mengalami gangguan impor bahan baku. "Saat ini belum ada kalau impornya, masih aman. Karena kita tidak banyak mengambil bahan baku itu dari Amerika," ucapnya.
Kendati demikian, July mengakui nilai ekspor Jateng telah merosot 7,2 persen akibat konflik di Timteng. "Untuk ekspor, baru bulan ini terasa dampaknya. Kalau kemarin waktu saya diwawancarai teman-teman, saya bilang belum (terdampak). Ini terdampaknya sekitar 7,23 persen," ujarnya.
Dia menambahkan, persentase penurunan tersebut merupakan perbandingan dengan nilai ekspor bulan lalu. "Kalau nominalnya sekitar 300 juta dolar AS," ujarnya.
Menurut July, sektor paling terdampak penurunan ekspor adalah tekstil. "Karena andalan kita memang masih sektor tekstil," ucapnya.
July mengatakan, konflik yang berlangsung di Timteng telah menghambat proses distribusi produk ekspor. "Kemudian, permintaan dari pasar Amerika dan pasar Timur Tengah juga berkurang," ungkapnya.
Dia menerangkan, saat ini Pemprov Jateng mengupayakan agar sektor yang terdampak konflik di Timteng mengalihkan ekspor atau pasarnya ke Eropa. Namun, July mengakui hal itu tidak sederhana.
"Di Eropa itu banyak ketentuannya. Terutama, Eropa sangat fokus pada isu lingkungan," kata July
Lonjakan Harga Plastik Bukti Rapuhnya Sistem Berbasis Fosil
Sementara itu, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menilai krisis pasokan plastik yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada pedagang kecil, tetapi merupakan krisis sistemik yang memukul seluruh rantai ekonomi, mulai dari produsen hingga konsumen.
AZWI mencatat lonjakan harga terjadi karena terganggunya pasokan petrokimia global akibat konflik yang dipicu serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. AZWI mengatakan krisis pasokan plastik ini memperlihatkan rentannya sistem plastik berbasis bahan bakar fosil.
AZWI mengungkapkan gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz telah memperketat pasokan bahan baku petrokimia global dan mendorong harga plastik ke level tertinggi. Selat Hormuz merupakan jalur vital energi global yang dilalui sekitar 20 hingga 30 persen pasokan minyak dan gas dunia, dengan nilai 20 hingga 25 miliar dolar AS produk petrokimia tiap tahun.
Namun, ketika konflik terjadi, ekspor minyak dan nafta tersendat. Hingga 1,2 juta barel per hari ekspor nafta dapat terganggu.
Saat ini, harga nafta, produk turunan dari minyak bumi yang dihasilkan melalui proses penyulingan, melonjak dari sekitar 600 hingga 800 dolar AS menjadi 900 dolar AS per ton. Margin nafta di Asia juga naik dari 108 dolar AS menjadi lebih dari 400 dolar AS per ton.
Indonesia yang masih bergantung pada impor bahan baku seperti nafta pun ikut terdampak. Sekitar 50 persen bahan baku plastik diimpor dari Timur Tengah, sehingga kenaikan harga menjalar ke berbagai sektor seperti produsen kemasan, manufaktur, hingga pelaku usaha kecil di sektor makanan.
AZWI mengatakan hal ini membuktikan plastik, terutama sekali pakai, sangat bergantung pada sistem fosil global yang merugikan industri, UMKM, konsumen, hingga lingkungan, sebab sebagian besar plastik yang diproduksi hanya akan berakhir menjadi sampah yang tidak terkelola.
“Akar persoalannya ada pada struktur industri itu sendiri. Sekitar 40 persen produksi petrokimia digunakan untuk kemasan berkualitas rendah yang hanya dipakai sekali lalu menjadi polusi di dalam negeri. Ini bukan fondasi ekonomi yang kuat," kata Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia, Tiza Mafira seperti dikutip dari pernyataan AZWI, Senin (6/4/2026).
Tiza mengatakan sistem selama ini yang mendorong konsumsi plastik sekali pakai, terutama melalui produk saset, justru menggantikan sistem curah (refill) atau guna ulang (reuse) yang sebelumnya lebih efisien. Artinya, produksi kemasan pada sistem refill atau reuse mendorong sistem untuk memperpanjang masa pakai kemasan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku minyak.
AZWI menegaskan solusi atas krisis ini bukanlah menunggu harga plastik kembali stabil, melainkan mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai berbasis fosil. Transformasi menuju sistem guna ulang dan isi ulang menjadi langkah strategis yang tidak hanya lebih tangguh terhadap krisis, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi lokal dan menekan timbulan sampah.
Dukung Ekonomi Sirkuler
Koordinator AZWI Rahyang Nusantara mengatakan Indonesia harus mengubah sistem produksi dan konsumsi agar lebih sejalan dengan ekonomi sirkuler. Menurutnya, Indonesia perlu tegas mewajibkan produsen menerapkan ekonomi sirkuler, dimulai dari memastikan produk dan kemasan dapat digunakan berulang kali (reuse), membangun sistem distribusi curah dan isi ulang yang aman, hingga mengembangkan sistem logistik kemasan guna ulang yang memadai.
"Pemerintah juga perlu menetapkan target wajib sistem guna ulang bagi produsen agar transformasi ini berjalan secara sistemik, bukan sukarela,” kata Rahyang.
Selain itu, percepatan implementasi kebijakan nasional juga menjadi kunci. AZWI menilai target pengurangan sampah oleh produsen melalui Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 (P75) perlu dipercepat, tidak menunggu hingga 2030. Bersamaan dengan itu, pemerintah perlu segera menghentikan produksi dan penggunaan plastik problematik, yaitu plastik bernilai rendah, sulit didaur ulang, dan berpotensi membahayakan kesehatan.
Untuk jenis plastik yang belum dapat dieliminasi, perbaikan tata kelola daur ulang tetap diperlukan. Namun, perlu ditegaskan bahwa daur ulang tidak dapat menjadi solusi tunggal karena sangat bergantung pada pemilahan dan pengangkutan terpilah dari sumber.
Tanpa sistem yang baik, plastik berisiko terkontaminasi dan justru membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, penguatan daur ulang harus berjalan seiring dengan penghentian material problematik. “Imbas serangan pemerintah AS dan Israel terhadap Iran yang mengganggu rantai pasok bahan baku plastik membuat harga kemasan plastik sekali pakai naik," kata Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar.
Ibar menegaskan Indonesia harus melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil. Menurutnya, krisis lonjakan harga plastik harus menjadi momentum bagi pemerintah dan produsen untuk kembali pada hierarki pengelolaan sampah dengan memprioritaskan pengurangan produksi plastik dari hulu, membangun sistem guna ulang, dan memperbaiki tata kelola daur ulang.
"(Pemerintah perlu) memperkuat Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas secara menyeluruh, dimulai dengan mengeliminasi kemasan-kemasan yang sulit didaur ulang seperti saset," katanya.
Di sisi hilir, dampak dari sistem plastik sekali pakai juga terlihat pada meningkatnya tekanan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), plastik menjadi salah satu penyumbang terbesar volume sampah sekitar 20,52 persen dan mempercepat penuhnya TPA di berbagai daerah.
Kajian Zona Perluasan Sarimukti pada 2025 menunjukkan peningkatan umur TPA yang paling signifikan dapat dicapai melalui kombinasi pengurangan plastik, pemilahan di sumber, dan pengolahan sampah organik. Dalam simulasi percepatan P75 dari 2030 ke 2027, dengan penerapan sejak 2026, umur TPA diproyeksikan dapat meningkat hingga dua kali lipat.
AZWI menegaskan pemerintah tidak boleh merespons situasi ini dengan sekadar menunggu harga global stabil. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengoreksi ketergantungan Indonesia pada plastik sekali pakai berbasis fosil.
AZWI mendesak pemerintah untuk segera mempercepat implementasi Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 tanpa harus menunggu hingga 2030. Langkah ini perlu dibarengi dengan pelarangan secara bertahap terhadap plastik sekali pakai yang telah masuk dalam daftar pengurangan, serta perluasan sistem guna ulang pada sektor makanan dan ritel.
Selain itu, pemerintah diminta untuk memperkuat sistem pemilahan, pengangkutan terpilah, hingga pengolahan sampah organik maupun nonorganik langsung dari sumbernya guna memperpanjang umur TPA. Terakhir, AZWI mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola daur ulang secara menyeluruh, termasuk dengan melarang produksi hingga penggunaan material plastik yang dinilai problematik bagi lingkungan.(*)